Karakteristik Perintah Jabatan Sebagai Alasan Penghapusan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia - Romadhon, Akbar; Munir, Ahmad; Serbabagus, Shalahudin (LAW Specialist Jurnal Ilmiah Hukum, 2025)
Perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dapat menjadi alasan penghapus pidana, khususnya apabila perintah tersebut sah dan dilaksanakan dalam lingkup tugas orang yang menerima perintah tersebut. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yakni karakteristik perintah jabatan sebagai alasan penghapus pidana serta bentuk penerapan pertanggungjawaban pejabat yang berwenang atas perintah jabatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Agar suatu perintah jabatan dapat dianggap sah, pejabat pemberi perintah harus memiliki kewenangan hukum, dan perintah tersebut harus ditinjau dari ketentuan hukum yang menjadi dasar kedudukan jabatan yang bersangkutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perintah jabatan dari atasan tidak serta-merta membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana apabila perintah tersebut bertentangan dengan hukum.